uu 10 2016. Pengembangan kawasan wisata6. uu 10 2016

20, TLN No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2014. Permohonan dengan putusan nomor 85/PUU-XX/2022 ini sebelumnya diajukan oleh Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi ( Perludem ), diwakili. UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1. 10 Oktober 1945 No. 2008/NO. Ada 7 poin perubahan di revisi UU ITE. U. DASAR HUKUM: UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. 201 ayat (10) UU Nomor 10/2016 yang menyatakan, a. UU No. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang persyaratan untuk mengikuti pemilihan kepala daerah adalah Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . TENTANG DATABASE PERATURAN. Pada tahun 2017, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (“Bappebti”) menetapkan Peraturan No. Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 - 3 – Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik. Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan mengajak jajaran KPU untuk satu suara mendorong dan mendukung DPR RI periode yang akan dilantik pada Oktober mendatang guna melakukan revisi terbatas UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau biasa disebut UU Pilkada. . 10. UU ini mencabut beberapa ketentuan dan UU sebagaimana diatur dalam Pasal 622 ayat (1). 11. 17, LN. 11. Dalam pemilu kali ini, ambang batas parlemen dinaikkan dari 2,5 persen (Pemilu 2009) menjadi 3,5 persen. 11. 8 Tahun 2015 menetapkan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa pilkada. 1 Tahun 2015 yang sebelumnya menggantikan UU No. 31, LN. Berdasarkan UU 33 tahun 2014, dalam. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. Pengujian materiil Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (s elajutnya disebut UU 10/2016). 2 Kanwil. Sekretariat Website JDIH. ABSTRAK: bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi. Masih Berlaku. Dalam UU ini diatur mengenai dasar, fungsi, dan tujuan sistem pendidikan nasional; prinsip penyelenggaraan pendidikan; hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah;. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi. Dalam UU PDP tersebut, data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik. Hayo, bilang apa sama Mas Fadli Zon dkk. UU ini mencabut UU Nomor 33 Tahun 2004 dan UU Nomor 28 Tahun 2009. 2016. t. Kam, 29 Sep 2016. 2, menetapkan, bahwa peraturan-peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku, ialah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942. 10. 9 Tahun 2016 Pasal 53 ayat (1) huruf c menyatakan : Pasal 1 angka 25, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia. 114, TLN NO. Pasal 67 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa. UU 19 Tahun 2016 merupakan perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008. com - Peraturan mengenai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penyebarluasan muatan pornografi melalui internet tidak diatur secara khusus dalam KUHP. Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 10. 950,jdih. 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan. a. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan. Kelembagaan, Standardisasi, Penilaian Kesesuaian, kerja sama, peran serta masyarakat, pembinaan, pengawasan, serta sistem informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Lanjut Usia Tahun 2016-2019 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Perundang-undangan. 93, TLN NO. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2016. UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang. Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 10 Bentuk Undang-undang (UU) Bentuk Singkat UU Tahun undang-undang republik indonesia nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Share. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua tengah menunggu sikap KPU RI, berkenaan dengan kabar pembatalan cabup Kabupaten Jayapura Mathius Awoitauw, melalui surat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, dalam formulir model A. 05 or CU. Pasal 14 . . UU ini mengatur mengenai ekosistem sektor keuangan yang meliputi: 1) kelembagaan; 2) perbankan; 3) Pasar Modal, Pasar Uang,. 20. Hal ini tentunya Pemda Boalemo sangat luar biasa dalam memfasilitasi Bawaslu Boalemo sebagaimana amanah UU 10 2016 dan UU 7 Tahun 2017 yang menjelaskan bahwa Pemda wajib memfasilitasi. 08) may exhibit one or more of the following conditions: Some 2016 – 2017 model year vehicles equipped with Entune™ Audio (version UU. Judul. 29 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan, Atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang terpidana” Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU No. Ditetapkan: 01 Juli 2016. Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Kordinator Divisi Hukum Bawaslu Fritz Edward Siregar menyatakan UU Nomor 10 Tahun 2016 harus direvisi. Informasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagakerjaan. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, UU Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Royalti untuk penggunaan secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 2 Dec 2013. Pelantikkan PAW Anggota Bawaslu Kubu Raya Sisa Masa Jab. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Perdagangan dalam drijfsreglementerings Ordonnantie 1934, Staatsblad 1938 Nomor 86 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban . JAKARTA, HUMAS MKRI – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tidak dapat menerima permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (). 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan. Dalam frasa UU 10 2016 ayat 2 berbunyi, sanksi administratif. Aturan yang mengatur pencemaran nama baik selanjutnya adalah UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kategori. diubah dengan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2016. 7/2017 tentang Pemilu tetap berlaku. CARI. 10. GO. (1) Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak. 10 Tahun 2016); 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai program sarjana diatur dalam Peraturan. Nomor Peraturan: 19: Jenis / Bentuk Peraturan: Undang-undang: Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan: UU: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan/Pengundangan: 25-11-2016 / 25. Next. 34 Pemilihan Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang. id – Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2011. 4661, LL SETNEG : 60 HLM. Aturan tersebut melarang Kepala Daerah menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan apapun yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon. Mengacu pada Pasal 37 Undang-Undang No. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menegaskan pasangan calon (paslon) pada Pilkada Serentak 2020 bisa gugur jika terbukti melakukan pelanggaran politik uang. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2017. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016. 000. Pasal 187A (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih. KETENTUAN LAIN-LAIN 14. III. Dengan berlakunya Undang-undang ini, Peraturan tentang Usaha Perkreditan Yang Diselenggarakan Oleh Kelurahan Di Daerah Kadipaten Paku Alaman (Rijksblaad Dari Daerah Paku Alaman Tahun 1937 Nomor 9), dinyatakan tidak berlaku. Dede Muhidin 1. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,. Hal ini sehubungan dengan dibatalkannya pembentukan Badan Peradilan Pilkada yang semula diamanatkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, lewat putusan MK nomor 85/PUU-XX/2022. Menurut Pemohon, Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) UU No. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Nomor. 1, LN. PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NO. Nama : Bartolomeus Mirip Sementara Fraksi PDI Perjuangan, PKB, PPP dan PAN, terakhir Gerindra tidak ingin merevisi, melainkan tetap merujuk pada UU No. Nomor Peraturan. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 3 TAHUN 2016 TENTANG . (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik. 1) Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-. Baca juga: Titi Anggraini: "Candidacy buying" berpotensi terjadi pada Pemilu 2024UU No. UU. U. T. 59, LL Setkab : 36 HLM. T. perubahan atas undang - undang nomor 18 tahun 2016 tentang anggaran pendapatan belanja negara tahun anggaran 2017: Lihat Katalog : Lihat Abstrak : uu8-2017bt. Bentuk. UU 10-2016 UU 7-2017 UU 25-2009 UU 14-2008. a. II Nomor 1 April 2016 WEDANA Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi PENATAAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014. adalah permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 in casu Pasal Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Persyaratan Calon Kepala Daerah. Sehingga, Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) yang semula berbunyi,. UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pe njaminan. Salinan Abstraksi. UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU ' 06-04-2023 Selengkapnya. Rachmadi rahardjo. “Rekomendasi dari Bawaslu ke KPU RI sehingga kita menunggu keputusannya,” katanya. Menyatakan Permohonan Nomor 99/PUU-XXI/2023 mengenai Permohonan Pengujian Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik. PELAYANAN ABORSI ATAS INDIKASI KEDARURATAN MEDIS . 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah. 9, TLN NO. UU ITE. Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 16 using the first file above . Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Presiden. Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai T. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Perma. Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa5. Soa Siu Dok 2 Bawah Jayapura Papua +00000000; [email protected] or CU. -Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah. Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi a. Belum Tersedia. 8, LN. Akan tetapi, Bawaslu bukan satu-satunya lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa pemilu sehingga seringkali menimbulkan adanya ketidakpastian hukum. 2016. Legal Standing Pemohon Kasasi ( Pasal 44 ayat (1) UU MA) Permohonan kasasi diajukan pihak yang berperkara atau wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu dalam perkara perdata atau perkara tata usaha negara yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir di. Website Resmi Informasi Hukum KPU. Lampiran file: 345 hlm (Batang tubuh hlm 1 sd 229; Lampiran hlm 230 sd 345). JAKARTA, HUMAS MKRI – Kebijakan memformulasikan penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota termasuk pemotongan atau pengurangan masa jabatan kepala daerah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) bersifat. Pasal 10 Permenaker 36/2016 dan Pasal 17 ayat (6) Permenaker 08/2008, yakni sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban peserta dan pengusaha serta jangka waktu pemagangan. UU Desa No. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023. Pasal 2. pdf. PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NO. bawaslu. 68 or EU. Ketetapan. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara.